ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah perlu menggandeng perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di membeli kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra dan tidak salah diajak berbicara dalam merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran karena mereka dan benar-benar kenal keadaan pada lapangan, mulai daripada pergi sampai sampai di luar negeri, tutur mahfud dalam jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) dengan koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertema mengakibatkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca upaya-upaya yang kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki adalah bagian dari proses pelayanan serta perlindungan kepada kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
oleh karena tersebut, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka usaha dan akses yang luas bagi keterlibatan pjtki dengan lokasi memperbaiki nilai sistem untuk pekerja migran, mulai daripada perekrutan, studi dan pelatihan, perlindungan selama di luar negeri, hingga melalui pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar dibuat mitra di seluruh proses kebijakan, bukan untuk objek, katanya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai kiranya selama ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai penempatan serta perlindungan terhadap pekerja migran baru belum maksimal sehingga masih belum mampu diaplikasikan di penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan itu dia sampaikan sebagai tanggapan atas keluhan daripada bagian apjati dan merasa bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra di membuat kebijakan, padahal pjtki adalah pihak dan paling berperan pada lapangan selama menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan merupakan pelaksana selama lapangan. seharusnya kami adalah partner pemerintah, papar sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan yang menggandeng pjtki dijadikan partner pemerintah. jangan bila banyak keberhasilan dan prestasi pemerintah dan menerima, tapi apabila banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa bagian pjtki sebenarnya seringkali berhasil menyelesaikan masalah-masalah para pekerja migran di luar negeri, termasuk angka hukum dengan pendekatan informal, dimana cara itu dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita tersebut lemah pada luar negeri sehingga cenderung besar agar melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji pada apjati supaya mengatakan aspirasi tersebut terhadap pemerintah agar diselenggarakan pembicaraan guna mewujudkan kebijakan dan mampu menyebabkan cuaca upaya-upaya yang kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, setelah seluruh masukan ini aku berbagi pada pemerintah, kta hendak membahas lagi supaya membeli tahu apakah telah sesuai serta masih ada yang perlu diperbaiki, ujar mahfud.