sekretaris kabinet dipo alam mengutip arahan presiden, menyewa agar penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif serta jangan ditunda agar tak adalah bom masa oleh karenanya memicu konflik sosial serta kekesaran dalam tanah air.
dipo dalam acara minum kopi bersama dengan sekretaris kabinet melalui tema potensi konflik penguasaan lahan pada kompleks istana jakarta, senin, menyampaikan penanganan sengketa lahan harus menggunakan formula saling menguntungkan (win-win solution) disamping pendekatan hukum (legal).
upaya tersebut penting supaya negara tak dirugikan juga rakyat memperoleh kesejahteraan meski dunia upaya-upaya sedikit berkurang Kelebihannya.
dipo mengingatkan bahwa akhir-akhir ini seluruh konflik sosial serta kekerasan selama tanah air acap terjadi akibat sengketa lahan. sengketa tersebut antara lain sebab tumpang tindih regulasi, perizinan, sengketa batas wilayah, sengketa hak ulayat serta penyerobotan
Informasi Lainnya:
laporan hasil kajian dan pemetaan badan info geospasial menyampaikan dalam beberapa wilayah masih ada potensi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan dan lokasi transmigrasi.
berkaitan melalui tersebut dia mengingatkan terserah arahan-arahan presiden pada sidang kabinet sempit dalam 25 juli lalu, khusus mengenai dengan penanganan sengketa/konflik lahan, keduanya sengketa lahan diantara negara melalui pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui warga dicarikan solusinya secara komprehensif.
pada acara yang dihadiri sederat gubernur antara gubernur kaltim, riau serta kalsel serta sederat bupati tenntang, diminta untuk mereka terus berusaha dan mengingatkan warga jika terdapat konflik lahan agar dibicarakan terlebih dahulu dan tidak mengerjakan pengrusakan dan pendudukan lahan dan melawan hukum.
konflik lahan dalam sumut, sumsel dan lampung agar diselesaikan dengan tidak salah, adil, serta tertib di dua tahun serta pada masa kerja kabinet indonesia bersatu ii, kata dipo.
berkaitan dengan itu dibentuk tim terpadu supaya menangani kasus-kasus lahan seperti konflik ptpn ii dalam sumut, konflik mesuji pada lampung serta konflik ptpn vii di cintamanis selama sumsel.
kepala pusat pemetaan serta integrasi tematik, badan info geospasial, nurwadjedi mengatakan memperkenalkan Satu peta (one map) yang adalah turunan daripada amanat uu no.4 tahun 2011 tentang info geospasial (ig) dimana mesti dibangun selama atas Satu lembar peta dasar.
berdasarkan tersebut diselenggarakan proses integrasi info geospasial tematik (igt) dan dibangun oleh instansi mengenai pas melalui fungsi juga kewenangannya.
hasilnya, baru ada tumpang tindih pengalokasian lahan selama suatu daerah ataupun area bidang lahan dan sama.
karena itu kebijakan one map diperlukan serta harus dipercepat agar penyelenggaraan igt mampu diintegrasikan.
sementara gubernur kaltim awang faroek menyampaikan perlu keputusan presiden untuk mendatangkan peta mana dan dijadikan acuan sebab tiap-tiap instansi mempunyai peta sendiri.
dia juga menjalankan sejumlah kontroversi dalam kebijakan lahan, terlebih hutan rakyat, hutan konversi dan perbatasan yang merupakan beranda terdepan.
dia menuturkan rencana pemda untuk mengembangkan jalan tol juga kereta api dan melalui hutan rakyat dan hutan lindung tetapi ditolak akan tetapi selama sisi lain 10 ijin usaha batu bara diberikan ijin.
begitu dan dengan pembangunan jalan dalam perbatasan dan membutuhkan jalan poros yang dengan hutan lindung dan konservasi.