Presiden minta Polri-TNI ambil pelajaran dari kasus Cebongan

presiden susilo bambang yudhoyono membayar berbagai pihak, khususnya tni dan polri, agar memetik pelajaran dari peristiwa penembakan dalam lembaga pemasyarakatan (lp) cebongan, yogyakarta, untuk kejadian serupa tak berulang.

saya harap berbagai bagian mendukung proses pengakan hukum sebaik-baiknya lalu petiklah pelajaran, insya allah kehidupan selama negeri kita kian tertib, ujarnya usai shalat jumat pada kompleks istana presiden, jakarta.

saya dukung langkah-langkah tni juga polri agar menegakkan hukum juga keadilan, berikan ruang seluas-luasnya supaya mereka bekerja secara profesional, kata presiden.

presiden menyampaikan, ia langsung menginstruksikan penanganan jumlah sesudah kepala polri dan panglima tni melaporkan kejadian penyerangan yang menewaskan empat tahanan tersebut.

saya sudah keluarkan instruksi waktu itu supaya mengungkap, mendapatkan pelakunya, hukum dan keadilan ditegakkan, serta semua dioperasikan secara profesional, katanya.

Yang Lain: Website Toko Online Murah - Pembuatan Toko Online - Jasa Pembuatan Toko Online Murah - Jasa Pembuatan Toko Online

jangan sampai negara dituduh membiarkan serta tak menegakkan hukum serta keadilan. kita simak semua proses, tni, utamanya tni ad telah berinisiatif membentuk tim investigasi, sementara kepolisian dan melanjutkan langkah-langkah penyelidikan, detail presiden.

ia juga menungkapkan kiranya bagaimanapun juga tindakan main hakim sendiri tak dapat dibenarkan selama negara hukum meskipun ia tahu tindakan tersebut adalah perwujudan jiwa korsa.

ada perilaku dari sekelompok orang, di luar disebut kelompok preman, dan dengan sadis menggarap pembunuhan kepada asli bintara kopassus tni ad. tersebut lah awal dari jiwa korsa dan perlakuan dan luar biasa sadisnya itu yang membakar emosi mereka, katanya.

kemudian mereka melakukan tindakan itu, dan aksi itu sebenarnya dan tidak kita benarkan, tegasnya.

presiden menyampaikan kaum pelaku sudah mengakui perbuatannya juga mencari sanksi hukum sesuai peraturan.

prajurit yang mengerjakan tindakan itu tampil secara bertanggungjawab, secara ksatria, serta siap membeli sanksi hukum tak terpengaruh. demikian juga para komandan, akan ikut bertanggungjawab semuanya, katanya.

presiden juga mendukung cara tni juga polri dalam menyelesaikan penanganan persentasi tersebut berdasarkan hukum dan meminta penduduk memberikan ruang kepada mereka agar membuka tugas secara profesional.